Satgas Covid-19 Dukung Pihak Berwenang Tindak Pelanggar Prosedur Pencegahan Covid-19

Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mendukung pihak berwenang menindak pelaku pelanggaran prosedur pencegahan penularan COVID-19 sesuai aturan hukum yang berlaku.

Satgas Penanganan COVID-19 menyerahkan proses penegakan hukum kepada pihak yang berwenang terkait dugaan aliran dana Rp40 juta yang diterima oleh Satgas dari selebgram untuk menghindari kewajiban karantina setelah perjalanan luar negeri.

"Kami semua merasa terganggu seolah-olah aliran Rp40 juta itu ke kami. Oleh karenanya, pengungkapan lebih lanjut oleh pihak kepolisian sangat kami dukung agar terang benderang,"kata Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sonny Harry B Harmadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (17/12).

Sonny menuturkan Satgas Penanganan COVID-19 bukan superbody, karena tidak memiliki bidang penindakan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran atas aturan yang berlaku menjadi ranah aparat penegak hukum.

Ia berharap setiap elemen masyarakat dapat memanfaatkan dengan bijak dan menjadikan system komunikasi milik Satgas Penanganan COVID-19 dan pemerintah sebagai sumber informasi resmi dan acuan dalam edukasi terkait COVID-19.

Sonny menginginkan masyarakat tidak menjadikan platform komunikasi tersebut sebagai sasaran kemarahan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pihak.

"Dalam kesempatan ini, kami sampaikan sekali lagi agar para netizen paham bahwa akun media sosial kami @satgasperubahanperilaku tidak ada sangkut pautnya dengan isu-isu yang dituduhkan dan murni digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat,"tuturnya.

Ia berharap warganet bijak dan mendukung upaya bersama mengakhiri pandemi di tengah tantangan menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dan ditemukannya kasus pertama COVID-19 dengan infeksi varian Omicron di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ormas PP Unjuk Rasa di Gedung DPRD Tanggerang Terkait Permintaan Maaf Junimart

Jakarta - Massa Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin, (29/11). Aksi unjuk rasa itu, untuk menuntut agar pihak fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Tangerang, mampu mendesak Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan permintaan maaf pada Pemuda Pancasila atas pernyataan soal izin perpanjangan ormas PP. Salah seorang peserta aksi, Syafril mengatakan, pernyataan itu word play here melukai pihak PP. Alhasil ia meminta agar fraksi PDIP membuat permohonan maaf dan mengeluarkan Junimart. "Pernyataan itu melukai kita, maka dari itu kami minta adanya permohonan maaf, dan pemecatan untuk yang bersangkutan. Dan kita tegaskan aksi ini adalah aksi damai,"katanya. Sementara itu, untuk mengamankan aksi tersebut, pihak Polres Tangerang Kota menerjunkan 377 personel yang dipusatkan penjagaan di kawasan DPRD Kabupaten Tangerang. Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro men
Baca selengkapnya

Tak Kunjung di Perbaiki Jembatan di Lebak Banten , Warga Iuran Bangung Jembatan Tersebut

Lebak -  Warga akhirnya membangun jembatan Muhara di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten, yang hancur akibat banjir-longsor awal 2020. Meski sudah dijanjikan dibangun oleh Presiden Jokowi dalam empat bulan pascabencana, warga dari tiga kecamatan tetap berinisiatif karena menunggu terlalu lama. Jembatan sementara yang dibangun selalu hancur apabila hujan. Warga kesulitan lewat bahkan keseringan tidak bisa menyeberang jika muka air sungai semakin deras. Belum lagi, ini jadi akses utama sekaligus penghubung antar kecamatan. "Iya betul dibangun warga, ini swadaya saja, sementara. Permanen mah nanti sama PU provinsi," kata Kepala Desa Ciladaeun Yayat melalui sambungan telepon, Jumat (16/4/2021). Swadaya warga ini dikumpulkan dari Kecamatan Lebak Gedog, Sobang dan Cibeber. Iuran warga bisa berupa uang Rp 50 ribu hingga barang-barang tertentu yang diperlukan. Sumbangan berbeda ini disesuaikan dengan kebutuhan jembatan. Ada kecamatan yang mengirimkan kawat bronjong, kayu, atau bahk
Baca selengkapnya

KSP Ingatkan Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Terkait Ancaman Gelombang 3 Covid-19 Saat Nataru

Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) mengimbau semua masyarakat untuk tidak terlena dengan semakin terkendalinya situasi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, ada ancaman gelombang ketiga Covid-19, terutama menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). "Pemerintah tidak ingin menakut-nakuti, tapi meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah mempelajari kasus yang telah ada dari berbagai negara lain yang terkena lebih dahulu dan kita tidak ingin kondisi pontang-panting terjadi lagi di Indonesia,"kata Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dikutip dari siaran persnya, Sabtu (11/12). Dia mengajak masyarakat di Kota Salatiga Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah menangkal munculnya gelombang ketiga Covid-19. Abraham menjelaskan kondisi virus corona menjelang Nataru yang sangat dinamis mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan penanganan Covid-19. "Kondisi menjelang Nataru sangat dinamis, banyak perubahan yang membuat Pemerintah pun harus m
Baca selengkapnya