Karena Menerima Suap Sebesar Rp 4 Milliar, Bupati Muara Enim Dijatuhi Hukuman 4 Tahun Penjara

Jakarta - Bupati Muara Enim (non-aktif), Juarsah, dijatuhui vonis hukuman 4 tahun 6 bulan pejara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Jumat (29/10). Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang disampaikan pada persidangan sebelumnya selama 5 tahun penjara.

Majelis hakim menilai, Juarsah terbukti menerima suap Rp 4 miliar dari 16 paket proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Muara Enim dengan nilai overall Rp 129 miliar.

Hakim Ketua, Sahlan Effendi, dalam amar putusannya menyebutkan Juarsah juga dikenakan denda Rp 200 juta dan subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 3 miliar.

"Bila kerugian negara tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan maka akan diganti dengan hukuman 10 bulan kurungan,"kata Sahlan. Majelis hakim menilai, Juarsah telah melanggar pasal 12 A dan pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pidana korupsi.

"Saya belum terima putusan tersebut. Ini belum selesai,"kata Juarsah usai peridangan. Sementara kuasa hukum Juarsah, Saifudin Zahri, mengatakan akan mengkaji kembali putusan dari majelis hakim untuk kemudian mengambil langkah hukum selanjutnya.

"Kami pikir-pikir dulu, dan akan dikaji kembali,"katanya. Seperti diketahui, kasus dugaan suap proyek ini sendiri juga menjerat sejumlah pejabat dan kontraktor di Muara Enim. Seperi mantan Bupati, Ahmad Yani, mantan Ketua DPRD Muara Enim, Aries HB.

Kemudian, PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin MZ Muhtar, Kasdis PUPR, Ramlan Suryadi, dan kontraktor Robi Okta Fahlefi. Serta 10 anggota DPRD Muara Enim yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ormas PP Unjuk Rasa di Gedung DPRD Tanggerang Terkait Permintaan Maaf Junimart

Jakarta - Massa Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin, (29/11). Aksi unjuk rasa itu, untuk menuntut agar pihak fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Tangerang, mampu mendesak Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang memberikan permintaan maaf pada Pemuda Pancasila atas pernyataan soal izin perpanjangan ormas PP. Salah seorang peserta aksi, Syafril mengatakan, pernyataan itu word play here melukai pihak PP. Alhasil ia meminta agar fraksi PDIP membuat permohonan maaf dan mengeluarkan Junimart. "Pernyataan itu melukai kita, maka dari itu kami minta adanya permohonan maaf, dan pemecatan untuk yang bersangkutan. Dan kita tegaskan aksi ini adalah aksi damai,"katanya. Sementara itu, untuk mengamankan aksi tersebut, pihak Polres Tangerang Kota menerjunkan 377 personel yang dipusatkan penjagaan di kawasan DPRD Kabupaten Tangerang. Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro men
Baca selengkapnya

Tak Kunjung di Perbaiki Jembatan di Lebak Banten , Warga Iuran Bangung Jembatan Tersebut

Lebak -  Warga akhirnya membangun jembatan Muhara di Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten, yang hancur akibat banjir-longsor awal 2020. Meski sudah dijanjikan dibangun oleh Presiden Jokowi dalam empat bulan pascabencana, warga dari tiga kecamatan tetap berinisiatif karena menunggu terlalu lama. Jembatan sementara yang dibangun selalu hancur apabila hujan. Warga kesulitan lewat bahkan keseringan tidak bisa menyeberang jika muka air sungai semakin deras. Belum lagi, ini jadi akses utama sekaligus penghubung antar kecamatan. "Iya betul dibangun warga, ini swadaya saja, sementara. Permanen mah nanti sama PU provinsi," kata Kepala Desa Ciladaeun Yayat melalui sambungan telepon, Jumat (16/4/2021). Swadaya warga ini dikumpulkan dari Kecamatan Lebak Gedog, Sobang dan Cibeber. Iuran warga bisa berupa uang Rp 50 ribu hingga barang-barang tertentu yang diperlukan. Sumbangan berbeda ini disesuaikan dengan kebutuhan jembatan. Ada kecamatan yang mengirimkan kawat bronjong, kayu, atau bahk
Baca selengkapnya

KSP Ingatkan Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Terkait Ancaman Gelombang 3 Covid-19 Saat Nataru

Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) mengimbau semua masyarakat untuk tidak terlena dengan semakin terkendalinya situasi Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, ada ancaman gelombang ketiga Covid-19, terutama menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). "Pemerintah tidak ingin menakut-nakuti, tapi meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah mempelajari kasus yang telah ada dari berbagai negara lain yang terkena lebih dahulu dan kita tidak ingin kondisi pontang-panting terjadi lagi di Indonesia,"kata Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dikutip dari siaran persnya, Sabtu (11/12). Dia mengajak masyarakat di Kota Salatiga Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah menangkal munculnya gelombang ketiga Covid-19. Abraham menjelaskan kondisi virus corona menjelang Nataru yang sangat dinamis mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan penanganan Covid-19. "Kondisi menjelang Nataru sangat dinamis, banyak perubahan yang membuat Pemerintah pun harus m
Baca selengkapnya